VIDEO CONFERENCE RAPAT KORDINASI PENCEGAHAN KORUPSI WALIKOTA TEBING TINGGI BERSAMA KPK RI
Walikota Tebing Tinggi Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan, MM mengikuti Video Confrence Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah se-Sumut dengan KPK RI, ATR/BPN Pusat dan PT PLN, Kamis (27 Agustus 2020) di Ruang Mawar Balai Kota Tebing Tinggi.
Hadir bersama Walikota Tebing Tinggi, Kajari Tebing Tinggi Mustaqpirin, SH, MH, Kepala BPN Saut G Tampubolon, Pimpinan Cabang Bank Sumut M Sadli, Kepala PLN dan pimpinan OPD . Acara diisi dengan penyerahan 20 sertifikat tanah aset Pemerintah Kota Tebing Tinggi dan 4 sertifikat aset PLN Tebing Tinggi.
Walikota Tebing Tinggi melalui kegiatan ini mengharapkan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan dan konflik agraria di Sumut dan di Kota Tebing Tinggi sebagai bentuk hadirnya negara ditengah-tengah masyarakat.
Sementara itu Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dalam sambutannya berterima kasih atas kehadiran Ketua KPK RI Firli Bahuri beserta Wamen ATR/BPN, Wadir PLN, serta lainnya pada rapat tersebut.
"Kami mohon pendampingan terus dari KPK karena nanti pasti ada hal-hal pergesekan bisa terjadi terkait penyelesaian permasalahan Agraria di Sumut. Hal ini telah berkomitmen harus menyelesaikan permasalahan ini, apapun konsekuensi dan resikonya untuk Sumut Bermartabat", ujar Gubsu.
Pada kesempatan itu Ketua KPK RI Firli Bahuri menegaskan, jika bicara membangun bangsa tentu tidak bisa lepas dari empat tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Untuk mewujudkan Kesejahteraan Rakyat itu maka ada dua pilar yaitu berupa pendekatan keamanan dan pendekatan pertahanan. ada satu lagi pilarnya yaitu regulasi yang disusun dalam bentuk Perda atau Peraturan Kepala daerah.
"Jadi pilar-pilar tersebut harus dijadikan komponen kekuatan agar dapat mewujudkan kejahterakan rakyat karena tidak akan ada kesejahteraan rakyat tanpa keamanan dan pertahanan. Semua rakyat Sumut harus merapatkan barisan agar dapat menyelesaikan segala permasalahan termasuk permasalahan Agraria", kata Ketua KPK.