Presiden: Proyek Strategis Nasional Harus Tekan Ketimpangan
Jakarta, Presiden Joko Widodo mengingatkan agar program dan proyek strategis nasional (PSN) yang direncanakan untuk mulai dikerjakan di tahun 2018, harus betul-betul dipastikan eksekusinya di lapangan.
“Saya minta agar diperhatikan dampak dari setiap proyek strategis nasional pada peningkatan nilai tambah perekonomian daerah serta dampak pada upaya (penurunan) kemiskinan dan menekan ketimpangan,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas tentang Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (16/04/2018) siang.
Untuk itu, Presiden berpesan, PSN harus betul-betul terintegrasi dalam rangka pengembangan sektor unggulan yang sedang dikembangkan oleh daerah. Misalnya tol laut, dicontohkan Presiden, harus dipastikan bahwa program ini benar-benar bisa menurunkan biaya logistik serta berdampak pada turunnya harga-harga bahan pokok yang diperlukan rakyat terutama di daerah daerah kepulauan.
Presiden juga menekankan agar komunikasi ke publik terus ditingkatkan agar rakyat tahu apa yang tengah dikerjakan dan apa manfaat bagi masyarakat. Sehingga muncul dan tumbuh rasa ikut memiliki, kemudian ikut mengawasi atau memantau langsung pelaksanaan proyek-proyek yang ada, serta tidak kalah pentingnya, ikut menjaga dan memelihara setelah proyek tersebut selesai.
Terkait pembiayaan untuk PSN itu, Presiden Jokowi mengingatkan, tidak mungkin hanya mengandalkan APBN saja. Untuk itu perlu dilakukan model-model pembiayaan alternatif dan kreatif yang menarik minat investor untuk ikut membiayai proyek-proyek tersebut.
“Dalam pelaksanaannya saya juga minta jangan semuanya dilakukan oleh BUMN (Badan Usaha Milik Negara), jangan juga dikerjakan oleh anak-anak BUMN. Libatkan sektor swasta, terutama swasta- swasta yang berada di daerah dimana proyek itu dikerjakan,” tegas Presiden Jokowi.
Rapat Terbatas itu diikuti oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg M Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menkominfo Rudiantara, Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menristek Dikti M. Nasir, Menteri ESDM Ignatius Jonan, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Kepala BKPM Thomas Lembong, dan Kepala BPKP Ardan Adiperdana.