Pj. WALI KOTA TEBING TINGGI IKUTI RAKOR PENGENDALIAN INFLASI SECARA VIRTUAL
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI bersama stakeholder (pemangku kepentingan) terkait menggelar rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi, Senin (11/9/2023) di gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jakarta.
Dipimpin Mendagri RI Jend.Pol.(Purn.) Muhammad Tito Karnavian dan diikuti seluruh Kepala Daerah baik Gubernur, Bupati dan wali Kota serta Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) dan TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) di daerah masing-masing.
Penjabat (Pj.) Wali Kota Tebing Tinggi Drs. Syarmadani, M.Si. mengikuti rakor secara virtual di ruang kerja gedung Balai Kota bersama Kepala BPS Kota Tebing Tinggi Ir. Ida Suswati, M.Si. dan OPD (Organisasi Perangkat Derah) terkait.
Mendagri RI dalam kesempatan itu mengatakan inflasi di bulan Agustus 2023 sebesar 3,27 persen (y-o-y), sedikit mengalami kenaikan dibandingkan inflasi pada bulan Juli 2023 yakni 3,08 persen (y-o-y).
"Namun inflasi month-to-month Juli ke Agustus 2023, kita mengalami deflasi -0,02 persen. Sedangkan inflasi dari Desember 2022 hingga Agustus 2023 sebesar 1,43 persen, artinya inflasi kita masih cukup terkendali,” terang Mendagri RI.
Walaupun begitu, Mendagri RI terus mengingatkan agar waspada terhadap beberapa komoditas penyumbang seperti beras, cabai rawit, dan cabai merah.
"Cabai rawit dan cabai merah kita harapkan dapat diimbangi dengan gerakan tanam di tiap-tiap daerah, terutama yang defisit dan terjadi kenaikan harga,” ujar Mendagri RI.
Dan untuk beras, tambah Mendagri, disamping memperkuat bentuk serapan dan Produk Dalam Negeri (PDN), Pemerintah Pusat juga sedang bekerja keras untuk memperkuat cadangan stok dan cadangan beras pemerintah, termasuk importasi dari luar negeri.
"Kita harapkan di daerah-daerah untuk mengecek stok beras di daerah masing-masing, dan juga mengecek harian kenaikan harga beras di daerah masing-masing dan mencari solusinya," harap Mendagri RI.
Mendagri RI juga berharap agar Pemerintah Daerah memiliki inovasi-inovasi dan kreasi-kreasi agar kenaikan harga beras tidak memberatkan masyarakat.
Sementara itu, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa jumlah Kabupaten/ Kota yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di minggu pertama September 2023 naik 22 persen poin dari minggu sebelumnya.
“Sebagian besar kenaikan IPH terjadi di wilayah Luar Jawa, dan komoditas penyumbang utama kenaikan IPH adalah cabai merah, beras, dan gula pasir,” ucap Plt. Kepala BPS.
Menurut Plt. Kepala BPS, kenaikan harga beras di level eceran pada Agustus 2023 sejalan dengan kenaikan gabah di tingkat petani, serta kenaikan harga beras di level penggilingan dan grosir.
“Pada September dan Oktober 2023, produksi beras nasional diperkirakan lebih rendah dari total kebutuhan konsumsi beras yang mencapai 2,55 juta ton per bulan,” terang Plt. Kepala BPS.
Turut hadir mendampingi Pj. Wali Kota, Kadis Ketapang dan Pertanian Marimbun Marpaung, SP., M.Si., Kadis Perdagangan, Koperasi dan UKM Zahidin, S.Pd., M.Pd., Kadisnakerperin Ir. Iboy Hutapea, Kabag Perekonomian dan SDA Ir. Nasrullah, Plt. Kabag Prokopim Faisal Ahmad, S.Ag., perwakilan OPD terkait, tim aptika dan tim peliputan Diskominfo.