PEMKO TEBING TINGGI IKUTI RAKOR PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH SECARA VIRTUAL
Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi melalui Bagian Perekonomian Setdako bersama stakeholder terkait, mengikuti rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi daerah secara virtual, Senin (08/01/2024) di Ruang Kerja Wali Kota lantai IV gedung Balai Kota, Jl. Dr. Sutomo.
Dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Jend.Pol.(Purn.) Muhammad Tito Karnavian, M.A., P.hD. dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Kemendagri, Jakarta dan diikuti seluruh Kepala Daerah baik Gubernur, Bupati, Wali Kota, Forkopimda dan TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) di daerah masing-masing.
Disampaikan Mendagri RI, kondisi inflasi di masing-masing daerah saat ini masih bervariasi, meski inflasi secara nasional terkendali sebesar 2,61 persen pada Desember 2023.
Mendagri RI pun mengingatkan daerah yang angka inflasinya di atas rerata nasional dan Indeks Perkembangan Harga (IPH)-nya terbilang tinggi untuk melakukan upaya pengendalian.
Mendagri RI juga menekankan kepada Pemda agar jangan hanya diam menghadapi tingginya inflasi. Pemda harus aktif mencari penyebab dan solusinya sehingga inflasi terkendali. Pemda dapat melakukan pembahasan bersama jajaran staf termasuk melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
"Kalau kurang mengerti juga panggil ahlinya yang dari ekonomi, universitas, segala macam, untuk membantu menelusuri penyebabnya dan mencari solusinya, supaya jangan sampai dibacain terus ini naik terus (inflasinya) dan di atas terus,” tekan Mendagri RI.
Untuk menekan angka inflasi, Mendagri RI juga meminta agar pemerintah daerah (Pemda) gencar menggelar gerakan pangan murah atau pasar murah dan menyalurkan bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat.
Disebutkan Mendagri RI, inflasi akan lebih terkendali apabila seluruh Pemda bergerak melakukan upaya pengendalian. Terlebih di awal tahun anggaran, Pemda memiliki sumber daya untuk melakukan gerakan pangan murah dan Bansos. Selain menggunakan anggaran reguler, Pemda juga bisa memanfaatkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dan dana dekonsentrasi yang diberikan kepada provinsi untuk melakukan gerakan tersebut.
“Digenjot kegiatan pasar murahnya, karena kegiatan pasar murah ini sangat bermanfaat untuk masyarakat agar mereka dapat tercukupi, terutama yang tidak mampu,” kata Mendagri RI.
Untuk Inflasi di Kota Tebing Tinggi sendiri, berdasarkan data BPS Tebing Tinggi, IHK (Indeks Harga Konsumen) Kota Tebing Tinggi mengikuti data dari IHK Kota Pematang Siantar.
Di bulan Desember 2023, tingkat inflasi Kota Pematang Siantar (m to m) sebesar 0,56 persen sementara inflasi tahun ke tahun (y to y) sebesar 2,30 persen.
Hadir secara virtual di ruang Kerja Wali Kota, Kabag Perekonomian dan SDA yang juga merangkap sebagai Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ir. Nasrullah, Kepala Bappeda Erwin Suheri Damanik, Kadisnakerperin Ir. Iboy Hutapea, perwakilan stakeholder terkait, tim Aptika dan tim peliputan Diskominfo.