Pj. WALI KOTA TEBING TINGGI IKUTI RAKOR PENGENDALIAN INFLASI, MENDAGRI MINTA PEMDA SEGERA LAKUKAN PERCEPATAN TANAM
Penjabat (Pj.) Wali Kota Tebing Tinggi Drs. Syarmadani, M.Si. bersama stakeholder (pemangku kepentingan) terkait mengikuti rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi di daerah, bertempat di ruang Kerja Wali Kota lantai IV Jl. Dr. Sutomo, Rabu (03/01/2024).
Rakor dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Jend.Pol.(Purn.) Prof. Dr. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. dan diikuti seluruh Kepala daerah, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Forkopimda dan TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) di daerah masing-masing.
Mendagri RI pada kesempatan itu meminta agar pemerintah daerah (Pemda) segera melakukan Percepatan Tanam sesuai komoditas masing-masing dalam rangka Pengendalian Inflasi. Disampaikan Mendagri RI, Gerakan Tanam yang dilaksanakan secara serius bisa menjadi solusi untuk mengatasi berbagai lonjakan kenaikan harga pangan, seperti cabai dan bawang merah yang harganya tinggi.
"Jadi (Pemda) sudah mulai menentukan membuat Program Cepat Tanam di daerah masing-masing sesuai dengan komoditas yang cocok di daerah itu,” ujar Mendagri RI.
Lanjut Mendagri RI, musim penghujan yang terjadi pada saat ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan menanam. Apalagi pihak Kementerian Pertanian (Kementan) telah mengingatkan daerah mana saja yang perlu melakukan percepatan tanam disertai dengan jenis produksinya. Sementara pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga membantu dalam hal irigasi.
“Termasuk tolong kalau bisa juga dikoordinasikan, saya sudah sampaikan bagaimana untuk bisa memberikan subsidi dari daerah yang surplus, misalnya bawang merah, cabai merah, untuk subsidi transportasi bisa membantu daerah-daerah yang defisit cabai, bawang merah, dan lain-lain. Ini mohon bantuan dari Bapanas juga,” harap Mendagri RI.
Anggaran dari Pemerintah dalam rangka Pengendalian Inflasi, jelas Mendagri RI, perlu dimanfaatkan untuk Gerakan Percepatan Tanam. Semisal untuk membantu subsidi transportasi pangan dari daerah surplus ke daerah yang minus. Pihaknya berharap, Pemda dibantu oleh pihak Kejaksaan untuk mengawal langkah tersebut. Ini termasuk mengawal ketika ada pelanggaran hukum sampai penimbunan barang.
Diakhir, Mendagri RI mengingatkan Gerakan Percepatan Tanam bisa dilaksanakan Pemda dengan membangun koordinasi bersama K/L terkait. Beberapa di antaranya dengan pihak Kementan untuk pemetaan daerah produksi, dan pihak TNI yang memiliki kemampuan sangat bagus dalam memobilisasi masyarakat untuk melakukan Gerakan Tanam.
“Mohon dipetakan betul percepatan tanam ini di daerah mana saja yang potensial dan dibantu dari Kementan,” kata Mendagri RI.
Sementara, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, pada Desember 2023, beras masih mengalami inflasi yaitu sebesar 0,48 persen. Jelasnya, tingkat inflasi ini relatif lebih rendah dibandingkan desember tahun sebelumnya yang sebesar 2,30 persen.
Lanjutnya, jumlah kota yang mengalami inflasi beras mengalami penurunan pada Desember 2023, di mana 56 kota mengalami inflasi, 23 kota mengalami deflasi, dan 11 kota stabil.
"Pada Desember 2023, jumlah kota yang mengalami inflasi beras semakin berkurang jika dibandingkan dengan 4 bulan sebelumnya," terangnya.
Turut hadir di ruang Kerja Wali Kota, Danramil 13/TT Kapt. Yudi Chandra, Plt. Asisten Ekbang Ir. Nasrullah, Kadis Ketapang dan Pertanian Marimbun Marpaung, SP., M.Si., Kepala Bappeda Erwin Suheri Damanik, Kadis Sosial Drs. Khairil Anwar, M.Si.
Selanjutnya, Kadisnakerperin Ir. Iboy Hutapea, Kadis Perdagangan, Koperasi dan UKM Zahidin, S.Pd., M.Pd., Kadishub Manahan Guntur Harahap, S.STP., M.Si., Kepala BPS Kota Ir. Ida Suswati, M.Si., perwakilan stakeholder tekait, tim Aptika dan tim peliputan Diskominfo.