PIMPIN RAKOR PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH, PJ. WALI KOTA TEBING TINGGI TEKANKAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PENERIMA BANTUAN
Penjabat (Pj.) Wali Kota Tebing Tinggi Drs. Syarmadani, M.Si. menekankan kepada stakeholder terkait untuk dapat bersama menyelesaikan verifikasi dan validasi data penerima bantuan cadangan pangan dari pemerintah pusat terkait dengan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
"Satukan data yang ada, agar bisa sinergi dan sinkron antar satu kegiatan dengan kegiatan lain. Ketika ada permasalahan, bisa bersama ditindaklanjuti. Karena disini banyak irisan kegiatan, jangan sampai data berbeda, sanding data yang lain, menjadi peluang masalah di masyarakat dan atau menjadi permasalahan hukum nantinya,” pungkas Pj. Wali Kota saat memimpin rapat koordinasi (rakor) terkait Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah, Jumat (26/01/2024) di ruang Kerja Wali Kota lantai IV gedung Balai Kota, Jl. Dr. Sutomo.
Hal ini disampaikan Pj. Wali Kota agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan mengingat batas waktu data final penerima bantuan hingga akhir bulan Januari ini.
“Maka pada hari ini, kita minta untuk bisa mengambil langkah masing-masing, dari semua itu berangkat dari data. Dalam 3 hari, di tanggal 31, kira-kira di hari Rabu, kita sudah bisa merampungkannya,” harap Pj. Wali Kota.
Kepala Bappeda Erwin Suheri Damanik mengungkapkan, kaitan dengan penyaluran bantuan cadangan pangan ini, bahwa pemerintah pusat telah menunjuk PT. Kantor Pos sebagai transporter membagi bantuan pangan untuk orang miskin, sementara untuk bantuan pangan berasal dari PT. Perum Bulog.
“Untuk itu, membutuhkan dokumen data yang benar, sumber data ini adalah hasil pendataan dari Kemenko PMK dengan nama P3KE. Di mana ending terakhir ada di PT. Kantor Pos sebagai transporter, yang mana berdasarkan data dari PT. Kantor Pos, KPM sebanyak 12.904 itu yang akan dibagi,” urai Kepala Bappeda.
Lanjut Kepala Bappeda, data penerima KPM (Keluarga Penerima Manfaat) sebanyak 12.904 KK ini, akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh Dinas Sosial, yang selanjutnya dituangkan dalam berita acara. Dibuat Keputusan Wali Kota, jumlah riil yang akan dilaporkan kepada pemerintah pusat.
“Data itulah yang akan dibagi transporter (PT. Kantor Pos). Dan berdasarkan surat dari Bappenas, paling lambat dibagi minggu ke 4 Januari, masih ada waktu 1 minggu, butuh kerja semua stakeholder terkait untuk validasinya supaya data jadi 1 data,” ujar Kepala Bappeda.
Sementara itu, Kadis Sosial Drs. Khairil Anwar, M.Si. mengatakan, bahwa Dinas Sosial selaku PIC verifikasi dan validasi data P3KE sampai saat ini masih melakukan proses pengolahan data.
Sebagai informasi, penyaluran bantuan cadangan pangan pemerintah ini dibagi dalam 2 termin, termin 1 di bulan Jan-Maret dan termin 2 di bulan April-Juni, dengan bantuan yang diberikan berupa beras 10 kg.
Turut dihadiri, Kadis Ketapang dan Pertanian Marimbun Marpaung, SP., M.Si., Kadisdukcapil Muhammad Fachri, S.STP., M.AP., Plt. Kadis Kesehatan dr. Henny Sri Hartati, Pimpinan Perum Bulog Cabang Medan R. Darma Wijaya, Kepala Kantor Pos Cabang Tebing Tinggi Rahmatillah dan tim peliputan Diskominfo.