PEMKO TEBING TINGGI GELAR PKM I KEGIATAN KAJIAN DAN PENATAAN RESIKO BENCANA KAWASAN PERMUKIMAN BERBASIS DAN TERINTEGRASI DENGAN SISTEM EWS
Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi melalui BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kota Tebing Tinggi kembali menggelar Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) I, kali ini dengan kegiatan Kajian dan Penataan Resiko Bencana Kawasan Permukiman Berbasis dan Terintegrasi dengan Sistem Early Warning System (EWS) Pengelolaan Resiko Bencana Kabupaten/ Kota, Rabu, (11/10/2023) bertempat di gedung Hj. Sawiyah Jl. Dr. Sutomo.
Penjabat (Pj.) Wali Kota Tebing Tinggi Drs. Syarmadani, M.Si. dalam sambutannya saat membuka kegiatan mengatakan kegiatan ini sangat penting dan spesifik, karena kaitannya dengan EWS (Early Warning System)/ sistem peringatan dini terhadap bencana.
Apalagi, menurut Pj. Wali Kota, Kota Tebing Tinggi termasuk daerah yang resiko tinggi, baik kaitannya dengan banjir maupun kaitannya dengan bencana yang lain.
“Jadi salah satu juga yang terasa memasuki El Nino, udara terasa panas. Jadi gampang terjadi kebakaran baik tidak sengaja maupun karena proses alam,” ujar Pj. Wali Kota.
Namun, sering kali ketidaksiagaan atau kegagalan mengantisipasi munculnya bencana, baik yang sifatnya bencana alam maupun non alam bencana. Hal ini, kaitan bencana banjir, ditambah dengan cakupan banjir yang luas dan lambat surut.
“Kenapa ? selain tata kelola tanah kita tidak pas di aliran air rumah penduduk, juga karena permukaan air laut sudah mulai tinggi akibat pemanasan global," ungkap Pj. Wali Kota.
Kaitan dengan EWS, ujar Pj. Wali Kota, memungkinkan menggunakan pengeras suara yang ada di tempat-tempat umum, semisal di masjid, gereja, maupun di instansi pemerintah seperti Damkar dan PDAM.
Selain itu, Pj. Wali Kota meminta kepada Camat, Lurah dan para Kepala Lingkungan, yang tentunya sangat memahami kondisi lingkungan sekitarnya untuk menentukan lokasi pemasangan EWS.
"Paham dan mengetahui, pertama titik-titik di mana lokasi itu diperkirakan akan sangat tinggi bencananya baik banjir mungkin juga gempa. Yang kedua di mana lokasi paling tepat misalnya mau dipasang alat (EWS), satu yang diperhatikan keamanan, kedua EWS tersebut dapat didengar oleh penduduk sekitarnya," jelas Pj. Wali Kota.
Dengan demikian, nantinya terbangun sebuah kerja sama, sebuah sistem yang terbangun dengan baik, tidak hanya parsial.
"Jadi kata-kata kita tangguh itu benar-benar terwujud. Karena sekali lagi seperti kemarin saya sampaikan, ini adalah sebuah jaringan tidak hanya sebatas peringatan bencana tapi langkah-langkah mitigasi keseluruhan pencegahan. Sekali lagi ini untuk keselamatan kita bersama, negara tidak hanya mensejahterakan tapi negara juga harus melindungi dan menyelamatkan segenap insannya tanpa terkecuali," kata Pj. Wali Kota.
Disampaikan Kepala Pelaksana Harian (Kalahar) BPBD Kota Tora Daeng Masaro, ST., M.Si. dalam laporannya, bahwa Kota Tebing Tinggi termasuk daerah rawan bencana menurut hasil pengukuran Indeks Risiko Bencana Indonesia atau IRBI tahun 2022, Kota Tebing Tinggi memiliki kelas risiko sedang dengan nilai 94,77.
“Namun bila dilihat berdasarkan data IRBI tahun 2022 Tebing Tinggi berada pada kategori kelas risiko tinggi untuk bencana banjir dengan skor 17,54, penanganan bencana di Kota Tebing Tinggi masih belum optimal,” ulas Kalahar BPBD Kota.
Menurut Kalahar BPBD Kota, hal ini disebabkan oleh berbagai hal, antara lain bencana yang bersifat parsial sektoral dan kurang terpadunya kelembagaan penanganan bencana yang ada belum memiliki kewenangan yang memadai dan mekanisme yang ada saat ini hanya terbatas pada mekanisme penanganan tanggap darurat.
“Sehingga ke depan, perlu ditingkatkan melalui pengkajian dan pemilihan alat teknologi tinggi berbasis gizi yang terintegrasi agar informasi peringatan dini resiko bencana mudah diperoleh dan dapat disebarluaskan kepada semua warga yang berpotensi mengalami bencana dan kepada para pemangku kepentingan lainnya sehingga dapat mengurangi resiko kerugian akibat bencana banjir di masyarakat luas,” ungkap Kalahar BPBD Kota.
Maksud dari kegiatan, tambahnya, adalah untuk menyampaikan pemaparan terkait kondisi kebencanaan banjir dan penyampaian hasil intensifikasi data hasil awal pemotretan terhadap kebencanaan banjir di kawasan pemukiman serta peringatan dini bencana Kota Tebing Tinggi.
Adapun tujuan dari kegiatan, untuk mendapatkan masukan, tanggapan, saran dan koreksi terhadap hasil inventarisasi permasalahan kebencanaan kawasan permukiman dan rencana pengurangan resiko bencana kawasan permukiman sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya.
“Serta untuk memperoleh dukungan informasi dan data yang dibutuhkan dari peserta dan pemangku kepentingan yang hadir dalam acara ini, mengumpulkan usulan terkait upaya pengurangan risiko bencana kawasan pemukiman yang akan menjadi bahan dan masukan dalam penyusunan perencanaan aksi pengurangan resiko bencana,” ujar Kalahar BPBD Kota.
Dengan sasaran, pertama, berkumpulnya seluruh kebutuhan data dan informasi yang dibutuhkan terkait kebencanaan dan data lainnya yang mendukung penyusunan dokumen ini. Kedua, terbangunnya koordinasi dan komitmen bersama dalam upaya pengurangan Tebing Tinggi akademisi dunia usaha dan dunia industri kelompok organisasi kemasyarakatan masyarakat dan unsur pemangku kepentingan lainnya.
Nara sumber pada kegiatan, Kasubid Pelayanan Jasa Balai Besar M&G BMKG Wilayah 1 Medan Sri Wahyuni, ST., Dekan Fakultas Pertanian USI Pematang Siantar Dr. Roeskani Sinaga, SP., M.SI. Dosen USI Pematang Siantar Anggiat Sinurat, M.Si, dan Tenaga Ahli Sumber Daya Air Juliadi Asna Tohang.
Turut dihadiri, perwakilan BWS Sumatera II Sumut, Balai Pengelola Aliran Sungai dan Hutan Lindung Wampu Sei Ular Sumut, Dinas PUPR provinsi Sumut, Kepala BPS atau mewakili, Kepala BPN/ATR Kota atau mewakili.
Selanjutnya, Kadis Perdagangan, Koperasi dan UKM Zahidin, S.Pd., M.Pd., Kadis Damkar dan Penyelamatan Abdul Halim Purba, S.STP., M.Si., Kadis Sosial Drs. Khairil Anwar, M.Si., Camat dan Lurah atau mewakili, tamu undangan dari unsur akademisi, perbankan, pengusaha multinasional, nasional dan daerah, unsur BUMN, BUMD, unsur lembaga hukum, swasta dan tim peliputan Diskominfo.